Mobil Kliennya Hendak Ditarik WOM Finance, Pengacara Leo Halawa Melawan

Editor : Sudianto Pane

Foto kuasa hukum debitur Eni, Filemon Halawa
Foto kuasa hukum debitur Eni, Filemon Halawa
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

BATAM, SURYAKEPRI.COM – Tindakan PT. Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Cabang Batam, dinilai tidak profesional oleh kuasa hukum debitur Eni, Filemon Halawa. Pasalnya, menurut pemaparan Filemon Halawa yang akrab disapa Leo Halawa, pada Selasa (19/10/2021) malam hari, datang debt Colector bernama Edy Irwan Syah, dkk ke ruko kliennya yang berada di Lubukbaja Nagoya hendak menarik paksa jaminan fidusia berupa satu unit mobil Agya.

“Kami menilai, tindakan WOM Finance di luar konstitusi. Jika ada debitur nunggak, ya silakan gugat ke pengadilan. Jangan sampai malam-malam hari datang. Ini potensi terjadi kriminal bagi klien kami. Mohon kepolisian untuk memonitoring kasus ini, karena sangat menggangu Kamtibmas warga” jelas Leo Rabu (20/10) kepada awak media.

Diceritakan Leo Halawa, kliennya meminjam uang dari WOM Finance pada 5 Februari 2020, dengan jaminan satu unit mobil Agya warna merah. Tenor 24 bulan atau selama dua tahun, per bulannya Rp5 jutaan. Diakui, pembayaran oleh kliennya lancar selama kurang lebih satu tahun.

.Baca : Ketua DPR RI Puan Maharani Minta Bos Pinjol Juga Dijerat Hukum

.Baca : Kapolri Perintah Berantas Pinjaman Online Ilegal

Memasuki tahun 2021, kliennya mengalami goncangan keuangan. Yakni, mendapat PHK dari tempat kerjanya akibat dampak Covid-19. Meski begitu, kliennya tetap membayar. Singkat cerita, bulan Juni 2021 terjadi perubahan perjanjian.

“Kami akui ada tunggakan klien. Penarikan sepihakkan tidak bisa. Jangan berlindung di perjanjian fidusia. Jikalau diberikan jaminan fidusia (mobil) dengan suka rela silahkan. Jika tidak, ya silakan gugat. Ini Indonesia negara hukum, bukan negara premanisme,” tegas Leo Halawa dari lembaga bantuan hukum di Batam secara gratis kepada masyarakat itu.

Menurut Leo, putusan Sidang Pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) sudah jelas tata cara penarikan barang kredit. Harus melalui proses eksekusi pengadilan. Bukan pengadilan jalanan apalagi pengadilan premanisme.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.