Pemerintah akan Perbaiki UU Ciptaker usai Putusan MK

Editor : Sudianto Pane

Pemerintah akan memperbaiki Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dalam dua tahun ke depan untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK). (Kris - Biro Setpres).
Pemerintah akan memperbaiki Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dalam dua tahun ke depan untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK). (Kris - Biro Setpres).
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

SURYAKEPRI.COM – Pemerintah menyatakan akan memanfaatkan waktu dua tahun untuk memperbaiki Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Hal ini merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU tersebut.

“Pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK dimaksud melalui persiapan perbaikan undang-undang (uu) dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers secara daring, Kamis (25/11).

Airlangga mengatakan pemerintah menghormati dan akan menjalankan putusan MK terkait UU Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. Hal ini termasuk perintah untuk tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai perbaikan pembentukan UU a quo diselesaikan.

Sementara, pemerintah akan tetap mengimplementasikan aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

.Baca : Sebanyak 2.645 Aparat Gabungan Amankan Demo Buruh di MK dan Balai Kota

.Baca : Presiden Jokowi: Investor Tidak Harus Asing, Pemodal Kecil Juga Harus Dilayani

“Putusan MK menyatakan agar pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta Kerja. Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku,” kata dia.

Sebelumnya, MK menolak gugatan terkait UU Cipta Kerja. Namun, MK memerintahkan pemerintah dan DPR memperbaiki UU tersebut paling lama dua tahun.

Apabila dalam ketentuan waktu itu tidak menyelesaikan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

“Memerintahkan kepada pembentuk Undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” ujar Ketua MK merangkap Ketua Majelis Hakim Anwar Usman.(*)

Sumber: cnnindonesia

 

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.