Anggota Komisi I DPR Hillary Brigitta Lasut Batalkan Permintaan Ajudan dari TNI AD

Editor: Redaksi

Anggota Komisi I DPR Hillary Brigitta Lasut

SURYAKEPRI.COM – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem Hillary Brigitta Lasut membatalkan pengajuan permohonan untuk mendapatkan ajudan pribadi dan pengamanan dari TNI AD.

Hillary mengirim surat kembali ke Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman bernomor 125/S.E/DPR-RO/HBL/XII-2021 tertanggal 3 Desember 2021.

“Berkaitan dengan Surat Permohonan Kami sebelumnya dengan Nomor Surat 121/S.E/DPR-RI/HBL/XI-2021 Perihal Permohonan Penugasan Anggota TNI AD sebagai Ajudan Pribadi. Bersama dengan surat ini kami menarik kembali surat permohonan tersebut dan sekaligus menyatakan pembatalan atas permohonan anggota TNI AD sebagai ajudan pribadi,” kata Hillary dalam surat yang diunggah di situs tniad.mil.id tersebut, Senin (6/12).

Baca juga: 

Hillary juga meminta maaf atas pemberitaan yang ramai di media massa dan media sosial. Ia berharap situasi yang terjadi tidak mengganggu kerja sama antara TNI AD dam Komisi I DPR, khususnya Fraksi NasDem.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Hillary untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait surat pembatalan permohonan untuk mendapatkan ajudan dari TNI AD. Namun, Hillary belum merespons pesan singkat yang dikirimkan hingga berita ini ditulis.

Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPR Ahmad Ali mengaku belum mengetahui Hillary mengirimkan surat pembatalan ke Dudung. Namun, menurutnya, sudah seharusnya Hillary mencabut surat permohonan yang telah diajukan tersebut.

“Saya enggak tahu karena masih di daerah. Tapi semestinya dia harus mencabut surat tersebut karena tidak patut,” tutur Ali kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/12).

Sebelumnya, Hillary meminta maaf bila niatnya meminta ajudan dan bantuan pengamanan dengan bersurat ke Dudung dianggap tidak etis. Namun, Hillary mengaku meminta bantuan pengamanan TNI AD karena berencana mengadvokasi sebuah kasus di Sulawesi Utara (Sulut).

Menurutnya, kasus tersebut sudah lama dilaporkan namun belum juga selesai. Anggota DPR termuda itu mengaku tak mendapat izin dari sang ayah untuk mengadvokasi kasus tersebut.