Penegasan Presiden Jokowi Pemilu Tak Ditunda Jelang Demo Mahasiswa

Editor : Sudianto Pane

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo

SURYAKEPRI.COM – Menjelang demonstrasi dari Aliansi BEM SI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Pemilu 2024 tidak akan ditunda. Meski sudah ditegaskan Jokowi, BEM SI yang membawa salah satu isunya adalah soal protes pemilu ditunda bakal tetap menggelar demo.

Jokowi menyampaikan terkait Pemilu 2024 bakal tetap digelar 14 Februari 2024 itu saat dirinya memimpin rapat soal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan jajarannya pada Minggu (10/4/2022). Arahan Jokowi disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden.

Rapat itu dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menpan RB, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung. Ada pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

.Baca : Presiden Jokowi Marahi Menteri Bahas Pemilu Ditunda, PDIP Ungkit Pertemuan dengan Megawati

“Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode,” kata Jokowi.

Tahapan Pemilu 2024

Dalam arahannya, Jokowi juga menyampaikan terkait tahapan Pemilu 2024. Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan bulan Juni 2022.

“Tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022. Di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai,” ucapnya.

Jokowi mengatakan bahwa tahapan pemilu sudah dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara. Hal ini mengacu pada undang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu, Jokowi mengatakan pihaknya akan segera melantik anggota KPU-Bawaslu yang baru pada 12 April mendatang. Pelantikan ini dimaksudkan agar persiapan pemilu dan pilkada di tahun 2024 bisa dimulai.

Jokowi juga akan berbicara dengan KPU-Bawaslu mengenai persiapan ini. Pasalnya, Indonesia belum pernah memiliki pengalaman pemilu dan pilkada serentak.

“Sebab itu nanti kita perlu berbicara dengan KPU-Bawaslu mengenai persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini belum pernah punya pengalaman serentak, itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang,” jelas Jokowi.

Jokowi Minta Regulasi Jangan Multitafsir

Jokowi memberi arahan terkai regulasi Pemilu 2024. Ia meminta agar regulasinya segera dapat diselesaikan.

“Agar segera dikejar juga penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” ujar Jokowi.

Jokowi meminta Menko Polhukam Mahfud Md untuk intens berkomunikasi dengan DPR RI dan KPU RI guna perencanaan program itu bisa lebih didetailkan. Dia tak ingin bahwa regulasi pemilu dan pilkada serentak 2024 yang dibuat nantinya menjadi polemik di publik.

“Saya minta Menko Polhukam komunikasi yang intens dengan DPR RI dan KPU sehingga perencanaan programnya ini bisa didetailkan, lebih detail lagi. Sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan,” tegasnya.

Anggaran Pemilu 2024 Diperkirakan Capai Rp 110,4 T
Kemudian, Jokowi mengungkap memperkirakan anggaran yang diperlukan untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Kegiatan itu ditaksir bakal menelan biaya sebesar Rp 110,4 triliun.

“Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp 110, 4 triliun, KPU dan Bawaslu,” ucapnya.