Parpol Bisa Ikut Pemilu 2024 Jika Sudah Terdaftar di Kemenkumham

Editor : Sudianto Pane

Audiensi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly dengan KPU, pada Jumat (13/5/2022) di ruang rapat Menkumham. (Foto: Istimewa).
Audiensi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly dengan KPU, pada Jumat (13/5/2022) di ruang rapat Menkumham. (Foto: Istimewa).
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

SURYAKEPRI.COM –  Partai politik (parpol) yang ingin mengikuti Pemilu 2024 disebut harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun ini telah disepakati oleh Kemenkumham dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses audiensi pada Jumat (13/5/2022) di Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Menkumham Yasonna H Laoly menjelaskan, pengesahan parpol merupakan kewenangan Kemenkumham. Sehingga hanya parpol yang terdaftar di lembaganya memiliki kekuatan hukum.

“Parpol memiliki legalitas jika terdaftar di Kemenkumham. Dengan legalitas ini bisa mendaftar menjadi peserta pemilu,” kata Politikus PDIP ini.

.Baca : KPU Komitmen Pemilu 2024 Sesuai Konstitusi

.Baca : Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Pemilu 2024 Sudah Jadi Kebijakan Negara

Yasonna menjelaskan, Kemenkumham akan mendukung KPU dalam penyediaan data parpol untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 nanti.

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan, KPU membutuhkan kerja sama dari Kemenkumham terkait data parpol.

Data parpol ini akan menjadi dasar dalam pendaftaran dan penetapan parpol peserta pemilu.

“Kami mohon Kemenkumham dapat memberikan data nama dan jumlah parpol yang telah sah terdaftar di Kemenkumham,” ucap Hasyim.

Menurut Hasyim, terdapat data-data parpol dari pemilu sebelumnya yang saat ini sudah berubah. Misalnya kepengurusan dan alamat parpol.

“Saat ini partai sudah ada yang baru. Yang lama pun sudah berubah kepengurusan, alamat, hingga pergantian nama partai,” kata Hasyim.

Selain pembahasan parpol, Kemenkumham dan KPU juga membahas hak pilih napi dan tahanan, serta harmonisasi peraturan KPU untuk pemilu mendatang.

Kesepakatan Lain KPU

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat untuk menuntaskan masalah data pemilih untuk pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg), dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.