Pemko Batam Terus Perjuangkan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat

Editor : Sudianto Pane

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penyelenggaraan (BPJS) Kesehatan Kota Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kota Batam semester I tahun 2022 di Ruang Rapat Kantor Walikota Batam, pada Senin (23/05).
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penyelenggaraan (BPJS) Kesehatan Kota Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kota Batam semester I tahun 2022 di Ruang Rapat Kantor Walikota Batam, pada Senin (23/05).
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

BATAM, SURYAKEPRI.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penyelenggaraan (BPJS) Kesehatan Kota Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kota Batam semester I tahun 2022 di Ruang Rapat Kantor Walikota Batam, pada Senin (23/05).

Kegiatan ini dihadiri, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Yusfa Hendri, perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) serta BPKAD.

Kepala BPJS Kesehatan Kota Batam Iwan Adriady mengatakan, kegiatan ini dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan pemerintah daerah.

.Baca : Turis Singapura dan Malaysia Mulai Mengalir ke Batam

.Baca : Rudi Bertekad Meningkatkan Mutu Pendidikan Batam

Iwan mengungkapkan perkembangan program tersebut. Dari segi kepesertaan hingga 30 April berjumlah 1.088.217 jiwa atau sekitar 91.21% dari jumlah penduduk Kota Batam. “Kami melaksanakan 2 (dua) forum yakni terkait progress program JKN-KIS dan progress pelayanan kesehatan di kabupaten atau kota. Hari ini bersama Pemko Batam kita akan membahas perkembangan program JKN-KIS khususnya terkait pencapaian kepesertaan,” katanya.

Iwan mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang telah memberikan alokasi sebanyak 46.500 jiwa untuk peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PBPU PD Pemda) pada tahun 2022 ini. Ditambah lagi dukungan pemerintah terkait implementasi Inpres 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program JKN-KIS.

“Dari total alokasi PBPU PD Pemda tersebut masih ada kuota yang belum terisi begitu pula dengan kuota PBI JK yang telah disediakan oleh Kementerian Sosial. Untuk itu kami terus melakukan sinergi dan kolaborasi bersama dinas terkait agar kuota segera dapat dipenuhi dan dimanfaatkan oleh peserta. Salah satunya adalah dengan terus melakukan sanding data dengan Dukcapil untuk mengetahui masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS,” kata Iwan.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.