Saturday, May 18, 2024
HomeKarimunImbas Kenaikkan BBM, 12 Ribu Warga Karimun Bakal Disubsidi Rp 300 Ribu

Imbas Kenaikkan BBM, 12 Ribu Warga Karimun Bakal Disubsidi Rp 300 Ribu

Editor : Sudianto Pane

spot_img

KARIMUN, SURYAKEPRI.COM – Sekitar 12 ribu warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) tergolong tidak mampu akan mendapatkan subsidi imbas dari kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Subsidi tersebut akan diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 300 ribu selama 3 bulan.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Karimun Aunur Rafiq usai menghadiri rapat Paripurna DPRD Karimun, Rabu (14/9/2022) sore.

.Baca : APBD-P Karimun 2022 Disahkan Rp 1,442 T, Ini Proyek yang Akan Dibangun

“Sekitar 12 ribu warga kita akan disubsidi imbas kenaikan harga BBM. Besaran subsidi sebesar Rp 300 ribu per jiwa,” ujar Rafiq, Rabu sore.

Saat ini, sambung Rafiq, Pemkab Karimun dalam hal ini Dinas Sosial tengah menunggu rincian data 12 ribu KK yang akan mendapat subsidi BBM tersebut dari Kementerian Sosial RI.

“Kami belum tahu juga siapa-siapa saja yang 12 ribu KK yang akan mendapatkan subsidi BBM tersebut karena datanya belum turun dari Kemensos,” terang Rafiq.

Jika nanti datanya sudah turun dari Kemensos RI, Bupati Karimun itu menyebut Dinsos Karimun akan melihat lebih seksama.

Tujuannya untuk melihat apakah calon penerima sudah pernah mendapat bantuan serupa dari program bantuan lainnya.

“Yang jadi pertanyaan apakah 12 ribu data yang akan dikirim dari Kemensos itu adalah mereka yang dapat bantuan BLT, bantuan minyak goreng, bantuan beras tunai? Kalau mereka-mereka saja rasanya tidak adil, harusnya kepada yang lain yang belum dapat tapi memang tergolong orang-orang yang tidak mampu dan tidak masuk ke dalam saat ini,” ujar Rafiq.

Rafiq meminta masyarakat nanti dapat memahami jika ada yang tidak dapat bantuan subsidi sebesar Rp 300 ribu tersebut.

Hal itu dikarenakan proses pemilihan dan klasifikasi calon penerima bantuan semuanya dilakukan oleh Kementerian Sosial.

Sementara pihaknya hanya membantu dalam penyaluran bantuan.

“Ini yang sekarang kita usulkan. Kalau satu orang dapat 5 bantuan program pemerintah, yang kek mana? Tapi kalau tetap namanya dikirim juga dari sana, kita mau bilang apa? Masyarakat kan tidak tahu, pasti nanti yang disalahkan Kepala Desa, Lurah bilang Ketua RT, padahal kita mengirim nama-nama secara keseluruhan yang memilah dan mengklasifikasikan itu Kemensos, sedangkan kita hanya membantu dalam penyaluran bantuan,” tandasnya.

Seperti diketahui, pemerintah pusat baru saja menaikkan harga BBM baik subsidi maupun non subsidi terhitung mulai 3 September 2022.

Pertalite yang semula Rp 7.650 kini naik menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. (*)

Penulis: Rachta Yahya

BERITA TERKAIT
spot_img
spot_img
spot_img

POPULER