SURYAKEPRI.COM – Menteri Informasi dan Komunikasi Vietnam Nguyen Manh Hung mengatakan pada hari Jumat, 4 November 2022, bahwa pihak berwenang telah memperketat peraturan untuk menangani konten “palsu” di platform media sosial. Konten yang oleh pihak berwenang dianggap palsu harus dihapus dalam waktu 24 jam, bukan 48 jam seperti sebelumnya.
Aturan baru itu akan mengukuhkan posisi Vietnam sebagai salah satu rezim yang paling ketat di dunia dalam mengontrol perusahaan media sosial. Aturan itu juga akan memperkuat tangan Partai Komunis Vietnam yang berkuasa saat menindak aktivitas “antinegara”.
Hung mengatakan kepada parlemen ada risiko bahwa berita palsu, jika ditangani dengan lambat, akan menyebar sangat luas.
Reuters sebelumnya telah melaporkan rencana pemerintah untuk memasukkan peraturan baru sehingga informasi yang sangat sensitif harus dihapus dalam waktu tiga jam.
Sebagian besar negara tidak memiliki undang-undang yang memberlakukan penghapusan konten pada perusahaan media sosial. Vietnam mengambil langkah itu di tengah meningkatnya tindakan keras di beberapa bagian dunia terhadap konten online.
Menurut Hung, hukuman di Vietnam untuk mengunggah dan menyebarkan informasi yang salah hanya sepersepuluh dari tingkat yang dikenakan oleh rekan-rekan Asia Tenggara lainnya.
“Kementerian akan mengusulkan kepada pemerintah peningkatan denda administrasi ke tingkat yang cukup tinggi untuk membuat publik jera,” kata dia.
Berbicara kepada badan legislatif, Hung mengusulkan pada 2023 untuk sepenuhnya berurusan dengan “News-lisation”, sebuah istilah yang digunakan oleh pihak berwenang Vietnam untuk menggambarkan ketika orang disesatkan untuk berpikir bahwa akun media sosial adalah saluran berita resmi.
Pada September lalu, Reuters melaporkan bahwa pemerintah Vietnam sedang mempersiapkan aturan untuk membatasi akun media sosial yang dapat mengunggah konten terkait dengan berita.
Vietnam, yang merupakan pasar US$ 1 miliar untuk Facebook, telah memperketat aturan Internet selama beberapa tahun terakhir, yang berpuncak pada undang-undang keamanan siber yang mulai berlaku pada 2019 dan pedoman nasional tentang perilaku media sosial yang diperkenalkan pada Juni 2021.
Para kritikus telah menyuarakan kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut dapat memberi lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah untuk menindak para pembangkang. (*)
Sumber: tempo
