Kemenkumham RI Akan Melaunching Multiple Entry Visa, Kepri Jadi Pilot Project di Indonesia

Editor: Redaksi

Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, S.E.,MM.

SURYAKEPRI.COM – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum & HAM) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi rencana melakukan uji coba pembukaan kembali Visa Kunjungan Beberapa kali Perjalanan (VKBP) atau multiple entry visa dan Propinsi Kepri ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Pilot Project di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Ansar yang hari ini menerima kabar baik melalui ย telefon dari Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Widodo Ekatjahjana di Batam, ย Senin (21/11).

Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan atau VKBP akan diuji coba dibuka kembali sebagai bentuk dukungan Pemerintah melalui ย Imigrasi kepada para pebisnis global, calon investor luar negeri, dan miliarder dunia yang bermodal besar sehingga bisa dengan mudah bolak balik masuk ke Indonesia.

“Ini merupakan bukti nyata kemudahan yang diberikan Pemerintah melalui keimigrasian untuk para pelaku bisnis dengan mobilitas tinggi yang akan memberi dampak signifikan terhadap ย pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi covid-19 selama 2 tahun terakhir ini,” ujar Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Menurut keterangan Gubernur Ansar bahwa kebijakan Pemerintah ini dilakukan dalam rangka percepatan investasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepri, setalah sebelum nya Gubernur Ansar beberapa bulan yang lalu, bertemu dengan Menkum dan HAM Yasonna Laoly di Jakarta terkait permintaan Gubernur Ansar agar Kepri dapat dibuka lagi Visa on Arivel atau Voa untuk 152 negara seperti sebelum pandemi covid-19, hal ini dilakukan agar Kepri dapat kembali normal terkait kunjungan wisatawan seperti sedia kala.

“Dan kita akan tetap melakukan pengawasan dan pengendalian covid 19 di Kepri. Sampai semua benar-benar normal dan terkendali,” ujar Ansar.

Gubernur Ansar juga menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada Presiden RIJoko Widodo atas kebijakan pemberlakuan VKBP melalui Menteri Hukum dan HAM RI tersebut.