RDP Lahan Perumahan Marchelia Tahap 2 Batam Berlangsung Sengit Buka Solusi Negosiasi

Rapat dengar pendapat (RDP) persoalan lahan Perumahan Marchelia 2 Batam Center di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam, Rabu (7/12/2022)
Rapat dengar pendapat (RDP) persoalan lahan Perumahan Marchelia 2 Batam Center di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam, Rabu (7/12/2022)

BATAM, SURYAKEPRI.COM – Rapat dengar pendapat (RDP) persoalan lahan Perumahan Marchelia 2 Batam Center di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam, Rabu (7/12/2022) siang, diwarnai perdebatan sengit dan panas. Namun rapat RDP ini berhasil menemukan solusi negosiasi antara pengembang dan warga.

Berlangsung panas, rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto dan Ketua Komisi I DPRD Kota Batam Lik Khai serta dihadiri anggota DPRD Kota Batam Udin Sihaloho, Arlon Veriston, dan Ketua Komisi IV Mustofa ini berlangsung empat jam.

Rapat dihadiri warga sekitar seratus warga, perwakilan BP Batam, Camat Batam Kota, Lurah Baloi, perwakilan BPN, perwakilan pengembang PT Anugrah Cipta Segara, PT Putri Selaka Kencana, PT Putra Jaya Bintan, dan PT Karimun Pinang Jaya.
Mengawali rapat, pengacara warga Noviar dan Pendiri FORUM Warga Marchelia Tahap II, Sujanto menjelaskan tentang persoalan lahan yang sejak tahun 2001 an dipasarkan sekitar 600 kapling bahkan saat ini sekitar 160 pembeli menunggu nasib lahan mereka.

“Jual beli kami ini sah secara hukuk. Apa solusinya dengan 160 pembeli dilahan yang saat ini dialokasikan ke pihak lain oleh BP Batam. Lahan ini tidak clear and clean karena PL induk sudah dipecah aras nama pembeli mengapa diberi PL induk lagi,” kata Sujanto yang mencurigai lahan mereka menjadi obyek mafia tanah.

Ketua Komisi I DPRD Kota Batam Lik Khai terlihat kecewa karena pihak BP Batam yang seharusnya dihadiri oleh Dir Pengelolaan Pertanahan Batam dan Dis Infrastruktur Kawasan BP Batam sebagaimana diundang RDP, kembali hanya mengutus staf sebagai perwakilan.
“Dalam RDP sebelumnya kami minta bukti kenapa lahan tidak clean dan clear mendapat PL dan kami minta BP Batam hadir menunjukkan bukti ,” seru Lik Khai ayng sehari sebelumnya berada di Cianjut menyerahkan bantuan untuk korban gempa Cianjur.

Mustofa dari Komisi IV dengan nada keras menuding dalam kasus ini ada kongkalikong antara pengembang awal dan seterusnya sehingga masyarakat yang membeli dengan gampang dibuang sendiri dan tipu pengusaha. Pasti saat lelang keberadaan warga pembeli lahan disembunyikan, kalau sudah ada ikatan dengan pihak ke tiga atau warga pasti pengadilan mita lahan ini diclearkan terlebih dahulu,” ujarnya.
Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto minta penjelasan ke BP Batam mengapa warga mau perpanjang WTO tidak bisa karena putusan lelang berperkara antara pengembang merugikan warga pembali.

Dikatakan, DPRD Kota Batam minta kepastian hukum dari BP Batam dan mengatakan, menyambut baik respon pihak PT Karimun Pinang Jaya yang menawarkan solusi untuk mengakhiri persoalan ini. “Sekarang kalau BP Batam tidak mau memberikan solusi, bagaimana ini karena warga menuntut hak mereka sebagai pegang PL sebelum BP mengeluarkan PL baru,” tanyanya.

Perdebatan panas sempat mencuat antara pengacara pengembang Bistok Nadeka dengan anggota DPRD dan perwakilan warga . Namun suasana mereda setelah Bistok Nadeak membuka ruang bernegosiasi dengan membawa persoalan ini ke pengembang dan BP Batam untuk menemukan solusi.

Sebagai tindak lanjut, warga melalui perwakilannya akan mengumpulkan semua bukti yang diminta Bistok Nadeak. Selain itu pimpinan DPRD Kota Batam akan mengagendakan peninjauan lokasi kembali untuk memastikan langkah selanjutnya.

“Substansi saya menyelamatkan hak masyarakat. Apapun hasil kesepakatan itu, BP Batam tak boleh berpangku tangan. Apapun keputusannya antara perusahaan dan warga, jangan sampai ada satu orang pun yang dirugikan,” kata Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto.

Pimpinan DPRD Kota Batam yakni Ketua Nuryanto dan Ketua Komisi I Lik Khai serta Subiyanto, Selasa (29/11/2022) meninjau lokasi Perumahan Marchelia Tahap II
Pimpinan DPRD Kota Batam yakni Ketua Nuryanto dan Ketua Komisi I Lik Khai serta Subiyanto, Selasa (29/11/2022) meninjau lokasi Perumahan Marchelia Tahap II

Seperti diberitakan. Pimpinan DPRD Kota Batam yakni Ketua Nuryanto dan Ketua Komisi I Lik Khai serta Subiyanto, Selasa (29/11/2022) meninjau lokasi Perumahan Marchelia Tahap II yang dibeli warga sejak tahun 2001 namun kini dikuasai oleh pengembang baru.

Dalam kunjungan ke lokasi ini pimpinan DPRD Kota Batam langsung melihat lokasi lahan kosong yang kini dikuasi pengembang baru meski dahulu kapling-kapling lahan tersebut telah dibeli warga dan sedikitnya 30 rumah sudah ditempati warga namun tidak bisa membayar UWTO.

Peninjauan ini sebagai tindaklanjut RDP warga konsumen Perumahan Marchelia Tahap II, Batam Center di Kantor DPRD Kota Batam, Senin (28/11/2022) pagi. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto didampingi Ketua Komisi I Lik Khai, anggota DPRD Arlon Veristo, dan Udin Sihaloho dengan sekitar 30 warga, juga dihadiri Camat Batam Kota, perwakilan BP Batam,dan perwakilan BPN Batam.

Ketidakhadiran pihak pengembang ini mengecewakan warga maupun pimpinan DPR Kota Batam. Anggota DPRD Arlon Veriston yang juga merupakan warga Marchelia mengatakan ketidakhadiran pengembang melecehkan DPRD Kota Batam dan warga sebagai korban yang menuntut haknya bahkan sudah membayar PBB.

Ketua Komisi I DPRD Kota Batam Lik Khai mengungkapkan sejumlah keanehan dalam persoalan lahan konsumen Perumahan Marchelia Tahap II. Dikatakan, persoalan ini merupakan masalah serius yang menjadikan warga korban.

Forum Komunikasi Warga Marchelia Tahap II (FORKOM) melakukan pemasangan spanduk di lokasi lahan yang mulai digusur oleh pengembang PT Karimun Pinang Jaya, Minggu (30/10/2022). foto:suryakepri.com
Forum Komunikasi Warga Marchelia Tahap II (FORKOM) melakukan pemasangan spanduk di lokasi lahan yang mulai digusur oleh pengembang PT Karimun Pinang Jaya, Minggu (30/10/2022). foto:suryakepri.com