6 Teguran PBB untuk Indonesia Terkait KUHP Baru yang Kontroversial

Editor : Sudianto Pane

PBB melayangkan kritik hingga teguran soal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru RI yang sarat pasal kontroversial terkait HAM dan kebebasan berpendapat. (Foto: AFP Photo/Fabrice Coffrini)
PBB melayangkan kritik hingga teguran soal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru RI yang sarat pasal kontroversial terkait HAM dan kebebasan berpendapat. (Foto: AFP Photo/Fabrice Coffrini)

SURYAKEPRI.COM – Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada awal pekan ini.

PBB prihatin dengan hukum pidana baru Indonesia tersebut. Mereka menilai KUHP yang sudah disahkan tak sesuai dengan kebebasan, hak asasi manusia (HAM), dan hak atas kesetaraan.

Pakar Hak Asasi Manusia PBB bahkan sempat menyurati pemerintah Indonesia pada akhir November lalu sebelum KUHP disahkan. Isinya merupakan sejumlah masukan dan kekhawatiran soal banyak pasal yang rentan merusak kebebasan dan penegakan HAM.

.Baca : Australia Keluarkan Travel Warning Untuk Indonesia Gara-gara KUHP

Berikut 5 poin teguran PBB ke RI soal KUHP:

1. Bertentangan dengan hukum internasional

PBB khawatir sejumlah pasar yang sudah direvisi dalam KUHP bertentangan dengan aturan hukum internasional terkait hak asasi manusia.

Saat pemerintah mempersiapkan pengesahan KUHP, PBB menyerukan kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk memanfaatkan proses reformasi.

“Ini untuk memastikan hukum dalam negeri diselaraskan dengan kewajiban hukum hak asasi manusia internasional Indonesia, dan komitmen terhadap Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” demikian pernyataan PBB.

2. Langgar Kebebasan Berekspesi

PBB menyoroti beberapa pasal berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers. Sebab, dalam KUHP yang baru, ada pasal memuat soal penghinaan terhadap presiden, lembaga negara, dan aturan demonstrasi yang harus dengan pemberitahuan.

3. Ancaman Kekerasan Gender

Organisasi internasional itu juga menyoroti pasal di KUHP yang mendiskriminasi, atau memiliki dampak diskriminatif terhadap sejumlah kalangan.

Mereka yang rentan terkena KUHP baru yakni perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, dan kaum minoritas seksual.