Sunday, June 16, 2024
HomeMixedNewsDPRD Kota Batam Gelar RDP Terkait Masalah Pembayaran UWTO di Bengkong Kolam

DPRD Kota Batam Gelar RDP Terkait Masalah Pembayaran UWTO di Bengkong Kolam

Editor : Sudianto Pane

spot_img

BATAM, SURYAKEPRI.COM – DPRD Kota Batam bersama dengan sejumlah warga Bengkong Kolam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak BP Batam dan pihak terkait terkait permasalahan pembayaran UWTO lahan yang menjadi pemukiman warga. Rapat tersebut digelar di ruang pimpinan DPRD Batam, Senin (20/11) dan langsung dipimpin Ketua DPRD Batam, Nuryanto.

Ketua DPRD Batam, Nuryanto mengaku sebelum RDP digelar ada sejumlah warga Bengkong Kolam yang tidak terima disebutkan belum membayar UWTO lahan yang ditempati warga sejak tahun 2009 tersebut oleh pihak BP Batam. Padahal di sana sudah ada warga yang membayar lunas, ada yang belum lunas dan ada sama sekali yang belum membayar.

“Nah jadi biar jelas duduk persoalannya, kita panggilah BP Batam. Bagaimana solusi mengatasi ini,” katanya.

Caknur mengatakan, alokasi lahan tersebut awalnya diberikan atas nama koperasi. Di mana saat itu belum bisa diberikan ke perorangan. Didirikanlah koperasi bernama Koperasi Bhineka Jaya. Dan lana pun dialokasikan. Dengan ketentuan membayar UWTO sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada warga yang sudah membayar UWTO dan sudah lunas. Ada juga yang membayar dan belum lunas, tetapi memang ada juga yang sama sekali belum membayar. Dan karena ada yang belum bayar inilah yang mempegaruhi kebijakan terhadap yang sudah membayar,” katanya.

Di tengah perjalanan, BP Batam pun membatalkan alokasi tersebut kepada koperasi dengan sejumlah alasan. Salah satunya adalah belum membayar UWTO. Padahal sebenarya, masyarakat sudah banyak yang membayar.

“Jadi ini yang menjadi akar masalahnya. Jadi di tengah warga saat ini ada keresahan. Nah BP Batam harus mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut warga belum bayar UWTO. Faktanya, warga sudah bayar dan mau membayar. Bahkan ada yang sampai lunas,” katanya.

Terkait hal tersebut, Caknur meminta agar pemerintah dalam hal ini BP Batam bisa mengambil solusi untuk memberikan dukungan kepada warga khususnya bagi yang sudah membayar UWTO. Artinya, BP Batam bisa memberikan apresiasi kepada warga yang sudah membayar lunas UWTO yang dibayarkan lewat koperasi Bhineka Jaya.

“Ada warga yang baik yang peduli dan melaksanakan kewajibannya, menurut saya BP Batam harus mengapresiasi. Janganlah diperlakukan sama dengan warga yang belum membayar sama sekali. Harus ada rasa keadilan kepada masyarakat, atau harus diperlakukan adil,” katanya.

Caknur mengatakan untuk mengetahui warga yang belum bayar UWTO dan yang sudah membayar, pihak BP Batam bisa berkoordinasi dengan pengurus dari Koperasi Bhinneka Jaya. “Jadi nanti bisa diminta datanya. Dan disinilah perlu kita minta kebijakan nan arif dari BP Batam. Tetapi perlu diingat, pada dasarnya semua warga mau membayar,” ujarnya.

Ia mengatakan kasus serupa bukan hanya terjadi di daerah Bengkong Kolam saja, tetapi juga di daerah lain juga. Ia mencontohkan di daerah Tanjung Sengkuang. “Saya ulangi pada dasarnya, semua warga mau membayar kok. Tapi warga mengeluh saat pembayaran ada kendala administrasi. Padahal warga mau kasih uang ke negara, ya harus dipermudah. Jangan warga bolak-balik untuk mengurus administrasinya,”tambahnya.

Hal yang sama diungkapkan Tumbur M Sihaloho, anggota DPRD Batam dari dapil Seibeduk, Nongsa, Bulang dan Galang. Ia menyebutkan bahwa permasalah pembayaran UWTO ini terjadi di banyak tempat. “Jadi di Seibeduk, di Sambau, di Punggur itu banyak terjadi. Banyak warga yang mau bayar UWTO tapi malah tidak terakomodir,” katanya.

Menurutnya, BP Batam harus mengambil kebijakan yang bisa memudahkan warga untuk membayarkan UWTOnya. “Ini kan uang masuk ke negara, ya harus dipermudah. Jangan malah sulit. BP Batam harus menmpunyai kebijakan untuk menyelesaiakn masalah ini. Jangan tunggu kasusnya mencuat dulu baru ada respon,” katanya.

Sementara itu, seorang perwakilan dari warga tegas menolak jika pihak BP Batam mengatakan bahwa warga Baloi Kolam, khususnya yang tergabung dalam Koperasi Bhinneka Jaya tidak membayar UWTO. Ia mengtakan, warga sudah mencicil sekitar Rp 2 Miliar.

“Kami sudah mencicil hingga enam kali. Tapi memang masih ada yang belum membayar sama sekali. Tapi kami meminta, kami yang membayar jangan disamakan dengan warga yang tidak mau membayar. Kami juga berharap ada kebijakan dan kemudahan dari BP Batam termasuk terkait denda pembayaran UWTO,” ujar seorang warga.

Sementara itu, Niko perwakilan dari BP Batam mengatakan bahwa pihaknya akan mengkroscek dulu mengenai pernyataan warga yang sudah membayar UWTO. “Jadi ini akan kami tindak lanjuti. Terkait kegelisahan di tengah masyarakat mengenai pembayaran ke koperasi akan kami kroscek kembali. Karena jujur sistemnya dulu masih manual bukan online seperti sekarang ini,” katanya.

Menurut Niko, beberapa waktu lalu sudah dilakukan pertemuan tetapi pada saat itu tidak ada bukti megenai cicilan pembayaran UWTO. Ia juga meminta kepada koperasi Bhinneka Jaya untuk memberikan data warga yang sudah membayar dan belum membayar bersama dengan bukti-buktinya. “Jadi kalau bisa besok kami minta datanya dan kami tindak lanjuti,” katanya.

Ia menegaskan, bahwa pengurusan terkait lahan ini sudah bisa dilakukan perorangan.”Dan saya minta kalau ada masalah, langsung saja ke BP Batam biar lebih cepat penyelesaiannya,” ujarnya. (*)

 

BERITA TERKAIT
spot_img
spot_img
spot_img

POPULER