Friday, June 21, 2024
HomeBusinessPeranan Direktur Independen dalam Mencegah Praktik Manajemen Laba: Efektif atau Tidak?

Peranan Direktur Independen dalam Mencegah Praktik Manajemen Laba: Efektif atau Tidak?

spot_img

Oleh: Wimpie Yustino Setiawan (Dosen Prodi Akuntansi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

Penggunaan akuntansi akrual sudah menjadi hal yang umum dalam dunia bisnis saat ini. Akuntansi berbasis akrual pada umumnya dipandang lebih relevan untuk proses pengambilan keputusan daripada akuntansi berbasis kas, karena mampu menangkap dan merekam aktivitas bisnis perusahaan secara tepat waktu.

Pada dasarnya, akuntansi akrual memiliki dua prinsip utama.

Pertama, akuntansi akrual mengakui atau mencatat penghasilan perusahaan ketika penghasilan tersebut diperoleh, bukan ketika arus kas masuk terjadi. Oleh karena itu, ketika perusahaan melakukan penjualan secara kredit kepada pelanggan, maka perusahaan berhak mengakui pendapatan ketika barang sudah dikirimkan kepada pelanggan tersebut, meskipun perusahaan belum menerima pembayaran dari pelanggan.

Prinsip akuntansi berbasis akrual yang kedua adalah beban akan dicatat oleh perusahaan pada saat beban tersebut muncul, bukan pada saat arus kas keluar terjadi. Misalnya, ketika karyawan telah melakukan tugas dan pekerjaannya selama bulan Februari, namun gaji bulan tersebut akan dibayarkan pada tanggal 1 Maret, perusahaan tetap akan mencatat beban gaji tersebut sebagai beban gaji bulan Februari.

Meskipun akuntansi akrual pada umumnya dipandang lebih relevan daripada akuntansi berbasis kas, ada satu kelemahan utama yang harus diakui, yang muncul akibat penggunaan akuntansi akrual.

Dalam menyiapkan laporan keuangan, manajemen terkadang dapat melakukan campur tangan dalam menentukan angka laba untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Praktik semacam ini seringkali dikenal dengan istilah manajemen laba. Praktik manajemen laba pada umumnya dilakukan dengan mengubah angka-angka akrual, dimana hal ini biasanya tidak memiliki konsekuensi pada arus kas perusahaan.

Manajemen laba dengan metode akrual sulit untuk dieliminasi karena sebagian besar angka akrual yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan memang merupakan hasil estimasi dan pertimbangan manajer, yang merupakan konsekuensi dari penggunaan akuntansi berbasis akrual.

Dalam penentuan beban depresiasi, misalnya, dua dari tiga variabel yang menentukan nilai beban depresiasi suatu aset tetap merupakan hasil estimasi atau pertimbangan manajer.

Dua variabel yang bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh diskresi manajemen tersebut adalah umur ekonomis dan nilai sisa, sementara satu variabel lainnya merupakan hal yang lebih objektif, yaitu harga perolehan aset.

Sementara itu, metode kedua dalam praktik manajemen laba adalah dengan intervensi dalam aktivitas normal perusahaan dengan tujuan untuk mencapai angka laba tertentu, misalnya dengan cara memotong biaya riset dan pengembangan, mengurangi biaya promosi, memberikan diskon kepada pelanggan guna meningkatkan penjualan perusahaan, mengurangi beban pokok penjualan dengan cara melakukan produksi barang secara berlebihan, dan sebagainya.

Metode kedua ini dikenal dengan istilah manajemen laba riil dan memiliki konsekuensi pada arus kas perusahaan.

Manajemen laba riil pada umumnya dipandang sebagai metode yang lebih “halus” daripada teknik manajemen laba akrual karena tidak melibatkan manipulasi estimasi. Akan tetapi, metode manajemen laba riil biasanya dianggap lebih “mahal” apabila dibandingkan dengan manajemen laba berbasis akrual karena memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap pemegang saham, karena teknik ini dapat berpengaruh negatif terhadap arus kas perusahaan di masa mendatang dan membahayakan kelangsungan hidup perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Graham, Harvey dan Rajgopal (2005), ditemukan bukti bahwa teknik manajemen laba riil lebih sering digunakan daripada metode akrual, dengan lebih dari 80 persen manajer keuangan menggunakan teknik manajemen laba riil.

Di antara elemen-elemen penting dalam tata kelola perusahaan, keberadaan direktur independen seringkali dianggap memiliki peranan penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan serta mencegah praktik manajemen laba dalam perusahaan.

Berbeda dengan one-tier board system yang banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada, mayoritas perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan sistem two-tier board dimana terdapat pemisahan tugas dan wewenang antara dewan direksi dan dewan komisaris.

Dalam konteks tata kelola perusahaan di Indonesia, dewan direksi memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan operasional perusahaan, sedangkan dewan komisaris merupakan pihak yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengawasan.

Dalam hal ini, direktur independen adalah individu yang menjadi bagian dari dewan direksi, namun tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham pengendali, direktur atau komisaris lainnya dalam perusahaan, dan tidak menjadi direktur pada perusahaan lain. Karena independensinya, direktur independen dianggap mampu untuk mewakili kepentingan pemegang saham minoritas dan mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan mereka, termasuk praktik manajemen laba.

Namun demikian, dalam beberapa hasil riset kadangkala ditemukan fakta yang berbeda. Misalnya, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya dan Setiawan (2023), investigasi secara khusus dilakukan untuk mengetahui apakah keberadaan direktur independen dalam sistem tata kelola two-tier board di Indonesia memiliki pengaruh terhadap praktik manajemen laba riil.

Dengan menggunakan data perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018, penelitian tersebut menemukan bahwa keberadaan direktur independen justru malah meningkatkan praktik manajemen laba riil.

Hasil penelitian tersebut mempertanyakan efektivitas direktur independen dalam mekanisme tata kelola perusahaan dan menduga bahwa hal ini mungkin disebabkan oleh proses pemilihan direktur independen dalam rapat umum pemegang saham, dimana pemegang saham pengendali biasanya memegang suara terbanyak untuk menentukan individu yang ditunjuk menjadi direktur independen.

Oleh sebab itu, muncul kekhawatiran bahwa proses penunjukan direktur independen melalui pemungutan suara tersebut hanya merupakan formalitas saja. Dengan demikian, evaluasi dan perumusan kebijakan terkait dengan tata kelola perusahaan perlu dilakukan secara terus menerus guna meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan serta melindungi kepentingan para pemangku kepentingan termasuk pemegang saham minoritas. (*)

BERITA TERKAIT
spot_img
spot_img
spot_img

POPULER