Sunday, July 14, 2024
HomeLainnyaNasionalPerlukah Forum Koordinasi Pemerintah Daerah Bersama Instansi Vertikal ?

Perlukah Forum Koordinasi Pemerintah Daerah Bersama Instansi Vertikal ?

Oleh: Gaga Sallo

spot_img

Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia (Setiawan, 2018).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan kompeten, dan urusan pemerintahan umum (Sinaulan, 2018).

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/ Walikota dibantu oleh instansi vertikal sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Instansi vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan, Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga daerah (Gunawan, 2014).

Sehingga keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, khususnya urusan yang berkaitan dengan pemerintahan umum sangat membutuhkan peran multi sektor termasuk di dalamnya instansi vertikal yang berkedudukan di wilayah terkait.

Studi literatur menunjukan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) merupakan satu-satunya forum yang dibentuk Pemerintah Daerah bersama instansi vertikal untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum (Wiratma, 2019).

Ironisnya, hingga saat ini keberadaan instansi vertikal (Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen) yang berkantor di daerah kurang terlibat dalam forum-forum daerah tersebut, sehingga cenderung tidak terjalin koordinasi dengan baik. Padahal, banyak dari instansi vertikal di daerah turut mendukung bahkan menjalankan ketugasan terkait urusan pemerintahan umum khususnya urusan-urusan yang tidak menjadi kewenangan daerah.

Idealnya pemerintah daerah dengan hak otonomnya, mampu merespon keberadaan instansi vertikal sebagai peluang yang sangat potensial dalam mendukung urusan pemerintahan umum di wilayah, khususnya mendukung program-program strategis yang ada di daerah.

Pemerintah Daerah dapat secara mudah mengelaborasikan program/ kegiatan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan umum secara inovatif, efektif, efisien, partisipatif, dan kolaboratif.

Sehingga, penting bagi Pemerintah Daerah menyedikan wadah koordinasi bersama instansi vertikal untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga, meminimalisir tumpang tindihnya kebijakan, serta mempercepat implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah.

Drs. Screning Yoesmar Dano, M.Si.
Kepala Sekretariat Bawaslu Daerah istimewa Yogyakarta

Identifikasi Masalah

Guna meningkatkan sinergitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Daerah Istimewa Yogyakarta turut membuat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 33/KEP/2024 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan beranggotakan instansi vertikal diantaranya Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Komandan KOREM, Komandan TNI AU, Komandan TNI AL, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah, dan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Pada beberapa kesempatan formal Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta turut menghadirkan FORKOPIMDA+ (dalam bentuk sebutan) yang turut melibatkan instansi vertikal lainnya seperti Kepala Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kepala Bank Indonesia. (*)

 

Opini Oleh :

Drs. Screning Yoesmar Dano, M.Si.
Kepala Sekretariat Bawaslu Daerah istimewa Yogyakarta

BERITA TERKAIT
spot_img
spot_img
spot_img

POPULER