Ketenagakerjaan:
Kepala Daerah Bisa Dipecat Jika Abaikan Masalah Upah Minimun

Ilustrasi Pekerja
Ilustrasi Pekerja

SURYAKEPRI.COM – Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bisa dipecat jika membiarkan persoalan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten  (UMK) berlarut-larut.

Kendala teknis yang menghambat pengumuman UMP selekasnya dirampungkan. Mengingat hal ini akan jadi persoalan jika dibiarkan berlarut-larut.

Kenaikan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 telah ditetapkan oleh pemerintah. Para kepala daerah wajib menaati ketentuan tersebut. Bila hal itu tidak dilaksanakan, mereka bisa dipecat.

Dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan disebutkan sederet sanksinya, tepatnya di dalam SE Menaker Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Apabila teguran tertulis telah disampaikan 2 kali berturut-turut dan tetap tidak dipatuhi, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah akan diberhentikan sementara selama 3 bulan.

Selanjutnya, jika kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara tapi tetap tidak menaikkan UMP, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Sanksi tersebut sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa jika kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tidak mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sesuai ketentuan Pasal 78 Ayat (2), Pasal 80, dan Pasal 81.

Berdasarkan surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan B-M/308/HI.01.00/2019 yang mengacu pada PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, maka penetapan UMP serempak harusnya sudah dilakukan oleh para gubernur pada 1 November 2019.

Adapun untuk UMK, selambat-lambatnya ditetapkan dan diumumkan pada 21 November 2019. Namun belum semua provinsi menjalankan ketetapan itu.

Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, provinsi yang belum melapor ke Kementerian Ketenagakerjaan dimungkinkan terkait masalah teknis. Seperti surat keputusan yang belum ditandatangani gubernur. Namun, para gubernur sudah mengumumkannya ke publik.

Masih 9 Provinsi