KPU Karimun Masih Berpegang PKPU Tahun 2015: Eks Napi Korupsi Tak Bisa Nyalon Pilkada

KPU Karimun menggelar sosialisasi tahapan pilkada serentak 2020, Selasa (3/12/2019). Foto Suryakepri.com/Rachta Yahya

KARIMUN, SURYAKEPRI.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun mengatakan Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah (Pilkada) masih menggunakan PKPU sebelumnya yakni PKPU Tahun 2015.

Itu setelah judicial review ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa hari lalu.

“Masih PKPU yang lama, MK sudah memutuskan beberapa hari lalu. Memang kita belum terima salinan putusannya,” kata Eko Purwandoko usai acara sosialisasi di salah satu hotel di Karimun, Selasa (3/12/2019) siang.

Salah satu poin yang ditolak perihal pencalonan Kepala Daerah dari anggota legislatif.

Baca: Larangan Eks Napi Korupsi Calonkan Diri di Pilkada Bakal Dimasukkan dalam Draf PKPU

Baca: Polisi Tangkap Bandar Gelper di Sekupang, Tiga Mesin Server Ikut Diangkut

Baca: 6 Awak Kapal KM Jaya Makmur 33 Terombang Ambing di Perairan Bintan

Eko mengatakan, berdasarkan PKPU yang lama, seorang anggota legislatif yang ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah harus mengundurkan diri.

Pengunduran diri ditunjukkan berupa Surat Keputusan (SK) dan diserahkan maksimal satu hari sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon.

“Saat mendaftar ke KPU boleh pakai surat pengunduran diri pribadi dulu tapi nanti satu hari sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon, SK pemberhentian sudah diserahkan ke KPU,” kata Eko.