Malam-Malam DPRD Tanjungpinang Ketok Pengesahan APBD

Foto bersama usai Paripurna penandatanganan berita acara pengesahan oleh Walikota Tanjungpinang, Syahrul, dan Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni yang disaksikan oleh Wakil Walikota Tanjungpinang, Rahma, dan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Tanjungpinang, Hendra Jaya.(Istimewa)

TANJUNGPINANG, SURYAKEPRI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Tanjungpinang, Sabtu (30/11/2019) malam.

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni tersebut diawali dengan penyampaian Laporan Akhir Badan Anggaran (Banggar) yang disampaikan Sekretaris DPRD Kota Tanjungpinang, Effendi dengan menyampaikan ringkasan pandangan umum dari fraksi.

Kemudian setelah resmi disahkan, pimpinan sidang pun langsung meminta persetujuan dari 28 Anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang hadir untuk bersama-sama mengesahkan APBD Kota Tanjungpinang tahun 2020 dan diketok palu sebagai tanda setuju.

Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul dalam menyampaikan pidato pengesahan Ranperda tentang APBD menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2020 mengatakan, belanja daerah untuk tahun 2020 sebesar Rp1.050.975.220.801,20.

Sementara itu, pendapatan daerah Kota Tanjungpinang sebesar Rp 1,020 triliun dengan rincian target pendapatan asli daerah sebesar Rp150,42 miliar, dana perimbangan sebesar Rp 777,81 miliar, dan target pendapatan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 73,53 miliar.

Syahrul juga menyebutkan, dalam pembahasan sebelumnya terhadap PAD, saran dan masukan DPRD Kota Tanjungpinang menjadi dasar daerah dalam mengelola potensi kenaikan PAD berupa pajak dan retribusi.

“Sebagaimana kita ketahui ada beberapa sektor pendapatan daerah yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan, metode pendapatan serta verifikasi wajib pajak dan retribusi yang valid sebagai langkah awal perencanaan, mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya,” ujarnya.

BACA JUGA: Rencana KEK di FTZ Batam Disorot Kadin Indonesia, Rapimnas Minta Presiden Tinjau Ulang

BACA JUGA: Plafon Sel Dilapisi Jeruji Besi, Tersangka Kasus Tak Senonoh Ini Gagal Kabur dari Mapolsek Tambelan