Nurdin Basirun Didakwa Suap dan Gratifikasi, Abu Bakar Dituntut 2 Tahun Penjara

OTT KPK di Kepri akhirnya mengungkap persekongkolan soal dugaan suap izin prinsip reklamasi di Batam.(foto/ist)

SURYAKEPRI.COM – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif, Nurdin Basirun menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Abu Bakar 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Abu Bakar diyakini bersalah memberikan uang suap kepada Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif Nurdin Basirun.

“Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan terdakwa Abu Bakar terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata jaksa KPK Dody Sukmono saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2019).

Abu Bakar, yang bekerja sebagai nelayan, diyakini bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Perbuatan Abu Bakar dilakukan bersama-sama dengan pengusaha Kock Meng.

Abu Bakar membantu Kock Meng memberikan suap kepada Nurdin melalui Budy Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri agar memberikan izin pemanfaatan laut.

Jaksa mengatakan Kock Meng saat itu meminta bantuan Abu untuk membuat restoran di daerah Tanjung Piayu, Batam.

Izin pendirian restoran sudah dikantongi Kock Meng, tetapi urusan izin pemanfaatan ruang laut belum dimilikinya.

BACA JUGA: Sidang Perdana Nurdin Basirun, Gubernur Kepri Didakwa Terima Suap SGD 11 Ribu untuk Izin Reklamasi

BACA JUGA: Tidak Hanya Suap, Nurdin Basirun Didakwa Terima Gratifikasi Rp 4,2 Miliar