Wow… Dana Aspirasi Anggota DPRD Karimun Rp 1-3 Miliar per Orang

Bupati Karimun Aunur Rafiq saat paripurna DPRD Karimun penyampaian nota keuangan dan rancangan APBD Karimun 2020, Jumat (22/11/2019) sore.(HAY/SURYAKEPRI.COM)

KARIMUN, SURYAKEPRI.COM – Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan dana pokok pikiran (dulu aspirasi,red) anggota DPRD Karimun sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Rafiq mengatakan pokir adalah hal yang diatur melalui proses reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Karimun ke tengah-tengah konstituennya.

“Dalam reses itu biasanya banyak usulan yang disampaikan oleh masyarakat. Itu lah pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan ke Pemkab Karimun,” kata Bupati Karimun Aunur Rafiq belum lama ini kepada Suryakepri.com.

Baca: 10 Awak Kapal KLM Citra Hasil Terombang-ambing 8 Jam di Perairan Tambelan 

Baca: Salah Injak Pedal Gas saat Ngerem, Mobil Pak Ustadz Masuk Parit di Karimun

Baca: Beli BBM Pakai MyPertamina Dapat Layanan Kesehatan Gratis

Rafiq mengaku Pokir DPRD Karimun tersebut tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah Karimun tahun 2020.

“Itu tidak bertentangan artinya ada dalam RKPD Karimun,” kata Rafiq.

Namun saat disinggung besaran dana pokir masing-masing anggota DPRD Karimun, Rafiq mengaku tidak hafal.