SURYAKEPRI.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia( Menkopolhukam RI) Wiranto Mencanangkan Gerakan Pengembangan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) tahun 2017 di Gedung Serba Guna Sri Srindit, Ranai, Kabupaten Natuna, Rabu (8/3).
Dalam Pencanangan Gerbangdutas 2017 ini Wiranto didampingi jajaran Menteri terkait lainnya seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakasad Letjen. TNI M. Erwin Syafitri, WAKASAL Laksda TNI Arie Henrycus Semburing, WAKASAU Marsma TNI Jadiyan Suminta Atmadja dan Kasum Mabes TNi Laksda TNI Didit Herdiawan.
Menurut Wiranto dengan dicanangkannya Gerbangdutas ini, maka akan menjadi sebuah fase baru yang perlu disyukuri bagi masyarakat di Kabupaten Natuna dan Kepri secara umum. Karena dengan demikian, program nawacita yang dibangun prsiden RI Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla terjawab. Terutama program nawacita ketiga, yakni membangun dari pinggiran.
“Kenapa saya bilang membangun dari pinggiran. Karena biasanya yang pinggir itu selalu terlewatkan, atau terlupakan. Dan di Pemerintahan Presiden Jokowi ini dia tidak mau ada daerah yang terlewatkan dalam pembangunan,” kata Wiranto.
Ada tiga nilai strategis pembangunan perbatasan menurut Wiranto, yakni masalah keamanan, keadilan dan kesejahteraan serta pelestarian lingkungan. Menyangkut keamanan, menurut Wiranto, dengan dibangunnya daerah perbatasan maka masyarakat akan menjadi lebih antisipatif terhadap berbagai ancaman, karena ancaman akan selalu ada dan berubah-ubah bentuknya dari tahun ke tahun.
“Ancaman itu selalu ada, baik ancaman tradisional maupun ancaman multidimensional. Kalau dulu ancaman berupa serangan langsung secara fisik, maka sekarang ancaman yang perlu kita hindari adalah seperti narkoba, terorisme, radikalisme, ilegal fishing, ilegal logging dan ancaman-ancaman lainnya,” kata Wiranto.
Adapun strategis Keadilan dan kesejahteraan yang dimaksud Wiranto, bahwa kesejahteraan adalah milik seluruh bangsa Indonesia, baik yang berada di kota maupun dipinggiran. Sehingga dengan membangun dari pinggir, maka kesejahteraan akan dirasakan secara merata.
Dan strategis Pelestarian yang dimaksudkan adalah agar lahan atau hutan milik negara yang dilindungi bisa tetap terjaga dan tetap lstari. “Kita tidak mau banyak hutan lindung di Indonesia, namun prakteknya hutan lindung pada gundul. Dengan pembangunan seperti ini dan adanya Badan Pengelola Perbatasan, maka kita harap hutan-hutan bisa terjaga dan lestari sebagaimana fungsinya,” jelas Wiranto.
Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun pada kesempatan ini mengharapkan ke depannya akan banyak anak Natuna, atau yang dibahasakan oleh Nurdin dengan ‘anak pulau’, bisa dilibatkan di proyek-protek besar Pemerintah pusat di Natuna tersebut. Apalagi, tujuan dari dibangunnya daerah perbatasan ini salah satunya adalah untuk mensejahterakan masyarakat pesisir.
“Nawacita ketiga ini sangat bagus. Karena masyarakat pinggir menjadi terperhatikan. Kepada Pak Menteri saya informasikan, di Natuna ini banyak anak pulau, fisik mereka kuat, tahan dihempas ombak, tahan tidak mabok karena gelombang dan tahan dari serangan laut lainnya. Namun sebagian besar dari mereka kurang secara intelektual. Mungkin karena rentankendali yang terlalu jauh, infrastruktur yang kurang atau faktor lainnya kurang tau. Yang jelas, masyarakat kami dipinggiran ini memang perlu sentuhan pusat lah,” kata Nurdin kepada Wiranto dan para menteri lainnya.
Di akhir acara pencanangan Gerbangdutas 2017, dilanjutkan dengan dialog masyarakat dengan para menteri. Kemudian dilanjutkan lagi dengan meninjau sejumlah proyek Kemenkopolhukam yang ada di Natuna. Diantaranya meninjau pelabuhan roro dan bongkar muat Tanjung Payung, bandara Ranai dan beberapa proyek lainnya.
Adapun jumlah total rekapitulasi anggaran pengelolaan perbatasan negara tahun 2017 sebesar Rp17,8 triliun. Sedangkan alokasi untuk Kepulauan Riau sendiri saja sebesar Rp,6 triliun, dengan rincian Rp470,6 miliar untuk Kabupaten Natuna, Rp296,6 miliar untuk Batam, Rp158,8 untuk Kabupetn Bintan, Rp168,1 miliar untuk Kabupaten Kepulauan Anambas dan Rp162,6 miliar untuk Kabupaten Karimun.
