Sementara Pjs Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum mengingatkan, agar pihak pengusaha mendorong DPRD, mengeluarkan rekomendasi.
“Tanpa DPRD Batam, tidak akan pernah ada KEK,” kata Syamsul mengingatkan.
Syamsul mengatakan untuk Tanjung Sauh ijin dari Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemko Batam, sudah keluar, namun dari DPRD sendiri tidak ada.
“Sekarang ini belum disetujui, karena belum ada persetujuan DPRD Batam. Ini kami cek ke pusat. Ini kendalanya,” katanya.
Diingatkan, keputusan akhir ada ditangan dewan KEK yang akan turun untuk melakukan verifikasi, namun diminta agar dipenuhi dulu persyaratannya.
.BACA :Â Wali Kota Batam M Rudi Diduga Gunakan Ijazah Palsu
“Tanpa ada persetujuan Wako dan DPRD Batam, tidak akan jadi,” ujar Syamsul.
Ditempat yang sama, Perwakilan investor Tanjung Sauh, Anwar mengungkapkan roadmap pembangunan.
Termaksud disampaikan nilai investasinya dan jumlah tenaga kerja yang akan terserap.
“Jika dikembangkan, maka investasi yang disiapkan sekitar Rp33 triliun. Pada puncaknya, serapan tenaga kerja sekitar 70ribu orang,” bebernya.
Ia menambahkan untuk lahan, Tanjung Sauh memilik luas 843,779 hektar. Dimana, seluas 683,799 hektar atau sekitar 81 persen untuk industri dan pelabuhan. Tiga perusahaan yang mendapat ijin untuk lokasi investasi.
“81 persen lahan untuk industri dan pelabuhan. Selebihnya hutan produksi atau hutan lindung,” katanya.(*)
Penulis : Fernando
Editor : Sudianto Pane
,){kind=link}